You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Ketua DPRD Minta Anies-Sandi Langsung Bekerja Usai Dilantik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno langsung menjalankan tugas setelah resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara hari ini.

Saya sumbang saran agar Pak Anies-Sandi langsung bekerja dan melakukan konsolidasi di internal eksekutif

"Saya sumbang saran agar Pak Anies-Sandi langsung bekerja dan melakukan konsolidasi di internal eksekutif," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/10).

Menurut pria yang akrab disapa Pras ini, ada dua masalah krusial yang harus cepat diidentifikasi Anies-Sandi usai dilantik. Kedua masalah yang dimasud yakni penanganan banjir dan kemacetan di Ibukota.

Anies-Sandi Bakal Disambut Atraksi Palang Pintu di Balai Kota

"Kepemimpinan gubernur sebelumnya telah dilaksanakan pembangunan MRT, LRT dan waduk. Saya berharap Pak Anies-Sandi bisa melanjutkan program-program tersebut," ucapnya.

Pras juga mengingatkan, segala persoalan di Ibukota akan mudah dituntaskan dengan menjalin komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Intinya apapun yang baik akan kita support. Yang tidak baik pasti saya kasih masukkan untuk tidak dilaksanakan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1164 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye950 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye934 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati